Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI menargetkan pembentukan sebanyak 3.400 kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAMS) pada 2021.Tujuannya adalah untuk memberikan akses air minum dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat di perdesaan
"Tujuannya adalah untuk memberikan akses air minum dan sanitasi yang sehat bagi masyarakat di perdesaan," kata Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya (DJCK) Kementerian PUPR RI Yudha Mediawan pada webinar terkait Peran Lembaga Penjamin dalam Pembiayaan KPSPAMS oleh Lembaga Keuangan Untuk Peningkatan Akses Air Minum dan Sanitasi Perdesaan yang diikuti dari Solo, Selasa.
Ia mengatakan dengan penambahan tersebut diharapkan sampai dengan akhir 2021 ditargetkan bisa terbentuk lebih dari 35.400 KPSPAMS di Indonesia.
"Kami berharap dengan jaminan dari PT Jamkrida Jateng, lembaga keuangan bisa lebih aktif dalam berkontribusi untuk terpenuhinya akses air minum dan sanitasi di Indonesa. Apalagi pandemi COVID-19 ini telah menyadarkan kita bahwa kebutuhan air dan sanitasi kian penting terutama dalam menjaga kesehatan masyarakat," katanya.
Ia mengatakan dalam mendorong peningkatan akses air minum dan sanitasi, perlu perencanaan yang tepat dan pemanfaatan berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan penyediaan akses air minum dan sanitasi.
Baca juga: Menteri PUPR ajak badan usaha wujudkan target akses air minum aman
"Salah satu bentuk pembiayaan alternatif dan kerja sama dengan berbagai pihak adalah dengan menggandeng lembaga keuangan untuk ikut berpartisipasi dalam pembiayaan akses air minum dan sanitasi," katanya.
Ia mengatakan sejak 2017 Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di bawah Kementerian PUPR dengan organisasi nirlaba Water.org bekerja sama mendorong peningkatan kapasitas KPSPAMS agar dapat mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat perdesaan terhadap akses air minum aman dan sanitasi.
Menurut dia, untuk memperluas jangkauan dan jaminan keamanan pembiayaan di lembaga-lembaga keuangan untuk beroperasi, Direktorat Air Minum Kementerian PUPR, Water.org, dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Jawa Tengah telah melakukan kerja sama untuk memberikan penjaminan kredit kepada lembaga keuangan, di antaranya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) di Jawa Tengah yang memiliki produk kredit air dan sanitasi untuk KPSPAMS.
Terkait hal itu, Direktur Utama PT Jamkrida Jateng Nazir Siregar mengatakan kerja sama tahap pertama sudah berakhir pada 31 Desember 2020 dan dilanjutkan kembali hingga 31 Desember 2022.
Baca juga: Target 100 persen akses air minum, PUPR dorong pembiayaan alternatif
"Sampai dengan April 2021, PT Jamkrida Jateng melalui skema kerja sama dengan KemenPUPR dan Water.org telah memberikan 41 penjaminanan kredit dengan total nominal pokok pinjaman sebesar Rp1.203.000.000 kepada sembilan lembaga keuangan yang menyalurkan kredit kepada KPSPAMS," katanya.
Ia mengatakan fasilitas penjaminan kredit tersebut telah mempermudah KPSPAMS mengakses lembaga keuangan sekaligus membuat lembaga keuangan merasa aman untuk memberikan kredit kepada KPSPAMS.
Sementara itu, Senior Program Manager Water.org Indonesia Rachmad Hidayad mencatat sebesar 97 persen KSPAMS membayar dengan baik pinjaman yang diberikan melalui lembaga keuangan yang didukung penuh penjaminanya oleh PT Jamkrida Jateng.
"Selain itu kami juga melakukan pendampingan dan bantuan teknis dalam pengembangan tata kelola atau manajemen, perencanaan pengembangan sistem, hingga penyusunan proposal bisnis," katanya.
Baca juga: Kemen PUPR perluas jangkauan layanan air, permudah akses air minum
Baca juga: Kementerian PUPR dukung Pemprov Jateng bangun tiga proyek SPAM
Pewarta: Aris Wasita
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
