"Sinergi diperlukan antara pemerintah, pelaku ekonomi digital baik swasta dan juga dari akademisi agar dapat mendorong pembangunan ekonomi nasional dan mengakselerasi pengembangan ekonomi digital di Indonesia," ujar Airlangga dalam acara yang digelar virtual, Senin.
Baca juga: Menparekraf: Butuh wirausahawan andal untuk tingkatkan ekonomi digital
Dia mengatakan sinergi bersama perusahaan yang bergerak di bidang digital perlu dilakukan dalam upaya pengembangan ekonomi digital di Tanah Air.
Sinergi yang dilakukan antara lain mendorong peningkatan akses ke teknologi digital, pengembangan keterampilan literasi digital dan meningkatkan ketersediaan talenta digital, memfasilitasi peningkatan kualitas layanan digital, serta memperluas kesempatan bagi para pekerja informal dalam meningkatkan pendapatan mereka.
Airlangga mengatakan pemerintah senantiasa memberikan dukungan bagi program-program terkait transformasi digital, terlebih pada masa pandemi COVID-19, di mana masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah memanfaatkan teknologi digital, termasuk untuk berwirausaha.
"Hal ini sejalan dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa situasi pandemi ini sebaiknya dijadikan momentum mempercepat transformasi digital," kata Menko Airlangga.
Baca juga: Tanda tangan digital penting akselerasi pertumbuhan ekonomi
Dia menyebut bahwa saat ini jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah mencapai 64,2 juta dan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 61 persen. Namun, baru 21 persen pelaku UMKM yang masuk ke ranah digital.
Padahal, kata dia, potensi ekonomi digital di Indonesia masih terbuka lebar dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan didukung oleh pengguna ponsel sebesar 124 persen dari total populasi.
"Potensi tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha, dalam hal ini UMKM agar sektor ekonomi digital kita semakin berkembang sehingga pada tahun 2025 mendatang Indonesia dapat merealisasikan nilai transaksi ekonomi digital sebesar 124 miliar (dollar AS) atau Rp1.700 triliun, bahkan lebih tinggi," ujar Airlangga.
Lebih lanjut Airlangga mengatakan pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka membantu pelaku UMKM di tengah pandemi COVID-19.
Pada tahun 2020, kata dia, pemerintah mengeluarkan bantuan insentif fiskal dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp112,6 triliun. Di tahun 2021 pemerintah melanjutkan insentif tersebut dengan mengucurkan anggaran sebesar Rp105,02 triliun.
Baca juga: BI terbitkan dua aturan perkuat penyelenggaraan sistem pembayaran
Terdapat pula bantuan Presiden untuk tiga juta pelaku usaha mikro dengan nominal sebesar Rp1,2 juta per pelaku usaha mikro.
"Demikian pula bantuan pemerintah yang mendorong untuk para PKL dan warteg yang juga didorong dengan skema mirip dengan BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro) yaitu sebesar Rp1,2 juta dan diberikan kepada satu juta UMKM ataupun PKL ataupun warteg yang terdampak di wilayah PKM (pembatasan kegiatan masyarakat) level 4," ujar Airlangga.
Airlangga juga mengatakan bahwa pemerintah terus mengupayakan potensi produktivitas UMKM melalui beberapa langkah, seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM, digitalisasi dengan mendorong program Gernas BBI (Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia) dan UMKM katalog digital, serta melakukan promosi dan pemasaran dengan mendorong on boarding ke platform digital, diikuti perluasan ekspor UMKM ke pasar Asia Tenggara.
Dalam kesempatan itu, Airlangga turut mengapresiasi kerja sama strategis yang dijalin Grab Indonesia dengan PT Elang Mahkota Teknologi (Emtek Group) dalam rangka memberdayakan pelaku UMKM di ranah digital.
"Kami harapkan kolaborasi antara Grab dan Emtek Group dapat memberikan dampak positif bagi pemulihan ekonomi nasional dan mendorong pemerataan ekonomi digital di Tanah Air," kata Airlangga.
"Semoga sinergi dan kolaborasi antara Grab dan Emtek dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital minimal lima besar di dunia dengan merangkul UMKM secara inklusif, termasuk di antaranya menyediakan teknologi yang ramah terhadap setiap kalangan, termasuk penyandang disabilitas, perempuan, dan UMKM di daerah-daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal," tambah dia.
Baca juga: Menkeu apresiasi fitur ekonomi digital permudah masyarakat bayar pajak
Baca juga: Sandiaga ajak UMKM belajar buat konten digital sambil berjualan online
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2021
