"Di Provinsi Banten ada sekitar 8.130-an. Artinya ada 2.500 orang karena satu tim itu kan 3 orang yang akan mendampingi keluarga-keluarga mulai calon pengantin, ibu hamil sampai melahirkan," kata Deputi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Dr Eni Gustina usai kegiatan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Provinsi Banten, di Serang, Senin.
Eni mengatakan, para pendamping tersebut nantinya akan mengawal keluarga sasaran dari mulai pasangan nikah atau pengantin, sampai hamil dan melahirkan agar benar-benar semuanya direncanakan dengan baik. Sehingga Ketika melahirkan bayinya tidak berisiko stunting, panjang badannya tidak kurang dari 48 centimeter, berat badannya tidak kurang dari 2500 gram dan tidak prematur.
Ia mengatakan, stunting itu salah satunya disebabkan karena bayi yang kekurangan asupan gizi dalam jangka panjang sehingga berpengaruh pada perkembangan tinggi dan berat badan serta berpengaruh juga pada perkembangan otak bayi.
Baca juga: PPI gandeng kampus dalam percepatan penurunan stunting
Oleh karena itu, ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak serta memenuhi kebersihan menjadi prasyarat utama dari tumbuh kembangnya keluarga yang sehat. Demikian pula halnya dengan keberadaan jamban yang terawat kebersihannya menjadi kelayakan kesehatan.
Ketersediaan sanitasi dan jamban yang layak sangat berkorelasi dengan keberadaan bayi-bayi stunting selain asupan gizi selama masa kehamilan dan proses tumbuh kembang anak.
"Sunting bisa dicegah sedini mungkin. Jika semua aspek dari hulu hingga hilir, potensi munculnya stunting bisa diantisipasi dengan baik maka setiap keluarga bisa terhindar dari lahirnya bayi-bayi stunting," kata Eni.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan (Deputi III) Kemenko PMK, Agus Suprapto mengatakan, Provinsi Banten merupakan salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di Tanah Air di 2022 ini. Berdasar Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 terdapat beberapa daerah perkotaan di Banten yang tergolong dalam zona stunting “kuning” dan “hijau”.
Di antaranya Kota Serang dan Kota Cilegon di kategori kuning serta Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang di kategori hijau.
Malah satu kabupaten di Banten berkategori “merah” yakni Pandeglang karena prevalensinya di atas 30 persen. Bahkan Pandeglang dengan prevalensinya yang 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi
Lima kabupaten dan kota yang berstatus “kuning” dengan prevalensi 20 hingga 30 persen, diantaranya Lebak, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon.
Sementara dua daerah yang berkategori hijau dengan prevalensi 10 sampai 20 persen adalah Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang
Tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Banteng berstatus biru yakni dengan prevalensi di bawah 10 persen.
Hasil survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahu 2021, terdapat 294.862 balita kerdil di Banten. Angka ini menempatkan Banten sebagai provinsi kelima terbesar yang memiliki balita kerdil setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sumatera Utara.
"Potensi demografi di Banten dengan mayoritas penduduk berumur muda serta keberadaan perguruan tinggi yang terbilang besar jumlahnya, menjadi potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk menekan angka stunting dari hulu hingga hilir," kata Agus Suprapto.
Ia mengatakan, target nasional penurunan angka stunting sesuai dengan mencapai angka 14 persen. Target tersebut bisa dicapai dengan penguasaan di lapangan yakni semua sasaran atau kelompok resiko telah diketahui dengan melakukan pendataan keluarga.
"Hal inilah yang penting untuk menekan angka stunting serendah mungkin dengan targetb14 persen pada 2024. Untuk itu hari ini kita melakukan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting di Provinsi Banten.
Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri perwakilan bupati/walikota di Provinsi Banten, Dinas atau lembaga terkait di Provinsi Banten serta Asisten Daerah (Asda) Provinsi Banten Septo Kalnadi mewakili Gubernur Banten Wahidin Halim.
Baca juga: BKKBN: Jateng masuk kasus "stunting" berprevalensi tinggi Indonesia
Baca juga: BKKBN terus masifkan peran perguruan tinggi guna turunkan kekerdilan
Baca juga: BKKBN siapkan 200 ribu tim pendamping untuk turunkan angka "stunting"
Pewarta: Mulyana
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2022
