"Kebutuhan adaptasi teknologi dan perubahan tren pada bidang akuntansi semakin nyata dan dapat dilihat dari perubahan ujian Certified Public Accountant (CPA) pada tahun 2021," kata Staf Khusus Menkominfo Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi, seperti dikutip dari keterangan pers diterima di Jakarta pada Rabu.
Hal itu dikatakan Dedy dalam acara Konferensi Regional Akuntansi (KRA) IX yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Selasa (12/07).
Baca juga: Menkominfo harap dukungan TIK untuk kelancaran ibadah jemaah haji
Pemanfaatan teknologi diprediksi menjadi penggerak dalam bidang akuntansi, misalnya melalui penggunaan mahadata (big data), komputasi awan (cloud computing) dan blockchain.
Menurut Dedy, tiga tahun ke depan diperkirakan 58 persen akuntan profesional menggunakan perangkat lunak seperti kecerdasan buatan (AI) dan robotic process automation (RPA) untuk otomasi pencatatan, analisis dokumen dan penyiapan laporan.
Penggunaan teknologi digital diyakini bisa memperkecil kesalahan dan mengurangi beban kerja sehingga seorang akuntan bisa mengambil tanggung jawab lebih banyak sebagai penasihat. Indonesia juga menunjukkan urgensi adaptasi penggunaan teknologi digital bagi profesi akuntan di masa depan. Indonesia memerlukan bekal pengetahuan dan kemampuan untuk dapat menghadapi era transformasi digital.
"Indonesia saat ini memiliki kebutuhan akuntan profesional hingga 452.000 orang, sedangkan saat ini baru tersedia sekitar 53.000 orang. Kebutuhan profesi akuntan masih tinggi dan perlu diisi dengan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan digital," kata Dedy.
Kementerian Kominfo turut mendukung transformasi digital yang dapat mendorong perkembangan bidang akuntansi melalui Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, dengan empat pilar utama transformasi digital, yakni Infrastruktur Digital, Pemerintah Digital, Ekonomi Digital, dan Masyarakat Digital.
Dalam infrastruktur digital, Kominfo meningkatkan akses jaringan 4G baik di lapisan backbone, middle-mile, maupun last-mile.
"Pemutakhiran infrastruktur digital melalui peluncuran jaringan 5G dan pelaksanaan program Analog Switch Off (ASO) guna menata kembali pita spektrum frekuensi 700 MHz untuk optimalisasi layanan 4G dan 5G," kata Dedy.
Pada pilar pemerintah digital, Kominfo membangun Pusat Data Nasional di empat lokasi yaitu Bekasi, Batam, Labuan Bajo, dan Ibu Kota Nusantara untuk mendukung penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional.
Untuk memfasilitasi perkembangan ekonomi digital, Kominfo memiliki program pemberdayaan dan pendampingan bagi perusahaan rintisan lokal dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) supaya bisa migrasi ke platform digital.
Kominfo juga meluncurkan program Adopsi Teknologi Digital 4.0 untuk UMKM.
Sementara pada pilar masyarakat digital, Kominfo memiliki pelatihan Professional Academy yang termasuk dalam program Digital Talent Academy. Program tersebut memberikan pelatihan dalam bidang teknis seperti komputasi awan dan analisis mahadata untuk profesional.
"Kementerian Kominfo berkomitmen untuk mendorong agar masyarakat Indonesia memiliki kemampuan dan literasi digital yang mumpuni, termasuk pada profesi akuntan," kata Dedy.
Dia menilai pada masa depan, profesi akuntan lebih banyak berperan sebagai penasihat dan terlibat dalam perencanaan strategis. Oleh karena itu, seorang akuntan perlu memiliki keterampilan yang luas dan beragam untuk menyambut digitalisasi ini.
Baca juga: Kominfo harap isu digital G20 dapat dipahami masyarakat
Baca juga: Menkominfo targetkan pusat data berbasis cloud pertama beroperasi 2024
Baca juga: Lima belas startup SSI batch 4 masuki tahap akhir program inkubasi
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2022
