"Yang harus digarisbawahi itu bukan penghargaan yang dipegang, bukan sebuah layak anak yang diharapkan, tanpa predikat itu pun kami terus berupaya menjadikan kota ini nyaman dan aman bagi anak dan perempuan," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Surabaya, Sabtu.
Menurut Eri, sebenarnya penghargaan KLA yang diberikan Kementerian PPPA di Jakarta, pada Jumat (22/7), itu tidak ada artinya jika Surabaya didukung stakeholder, seperti perguruan tinggi untuk menjadikan kota ini layak untuk anak dan perempuan.
Baca juga: Yogyakarta pertahankan gelar Kota Layak Anak kategori utama
Baca juga: Kementerian PPPA dan Kemendagri verifikasi KLA di Surabaya
Untuk itu, kata dia, agar kota ini layak, aman dan nyaman bagi anak dan perempuan, pemkot berkolaborasi dengan perguruan tinggi menyediakan tempat layanan pendampingan dan belajar untuk anak dan perempuan di setiap balai RW. Dengan adanya tempat layanan tersebut di setiap balai RW, maka anak akan merasa nyaman.
"Seperti halnya di Kecamatan Bubutan, di situ ada permainan tradisional, pelajaran dan kegiatan seni. Itu setiap hari Jumat dan Sabtu malam Ahad. Nah, ini akan membuat anak dan orang tuanya mengawasi dan berjualan di sana, maka semakin menyaman. Ini yang mau saya wujudkan," ujar dia.
Wali kota yang akrab disapa Cak Eri Cahyadi itu menegaskan, komitmen pemkot menjadikan Surabaya sebagai Kota Layak Anak harus dengan menyediakan pelayanan di setiap wilayah untuk anak dan perempuan.
"Jadi kenyamanan untuk anak dan perempuan ini yang saya wujudkan, tidak melihat Surabaya kota layak anak atau tidak. Apapun itu, saya ingin membangun Surabaya dengan hati," kata Cak Eri.
Oleh karena itu, Eri ingin mengubah cara pandang warganya dengan dimulai dari ASN pemkot. Mengubah mindset yang dimaksud Eri adalah menentukan data di setiap RT yang tersistem menjadi satu antara Pemkot dengan para Kader Surabaya Hebat (KSH).
"Harusnya, ketika mendata sebuah rumah, itu bukan hanya kader saja yang jalan, tapi harus bersamaan dengan lurah, camat dan petugas puskesmas. Maka saya bilang, nanti di bulan Agustus itu sudah ada Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS), karena membangun kota itu tidak bisa sendiri," kata dia.
Setelah melalui berbagai survei dan penilaian, Kota Surabaya mendapat nilai tertinggi dari kota/kabupaten lain dari Kemen PPPA, yakni dengan poin 912. Artinya, dengan poin tersebut, Surabaya sudah sangat pantas disebut sebagai Kota Layak Anak di Indonesia.*
Baca juga: Pemkot Jakut dukung Kesejahteraan Ibu dan Anak di lingkup pekerjaan
Baca juga: Pemkot Metro luncurkan program Omah Peluk wujudkan kota layak anak
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
