Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Sumatera Barat mendukung penurunan stunting di provinsi itu dengan menjadi bapak asuh bagi enam keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.kami ingin turut berperan dalam penanganan stunting
"Kami ingin turut berperan dalam penanganan stunting di Sumbar dengan menjadi bapak asuh bagi enam keluarga yang memiliki anak dengan risiko stunting," kata Kepala Kanwil DJpb Sumbar Heru Pudyo Nugroho di Padang, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu pada diskusi kelompok terpumpun Strategi Penurunan Angka Prevalensi Stunting di Sumatera Barat dengan tema Wujudkan Sumbar Bebas Stunting Melalui Penyaluran APBN yang Responsif Untuk Pembangunan Inklusif.
Menurut dia tidak hanya Kanwil DJpb Sumbar program bapak asuh juga akan diikuti oleh lima Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lainnya di wilayah Sumatera Barat.
Ia berharap target penurunan angka stunting di bawah 14 persen sesuai dengan target pemerintah pusat bisa tercapai pada 2024.
Baca juga: BKKBN minta seluruh keluarga harus paham indikator penyebab stunting
Baca juga: Wagub minta program penurunan stunting di Sumbar terintegrasi
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi menyebutkan saat ini prevalensi stunting di Sumatera Barat masih berada di angka 23,3 persen.
Menurut dia walaupun capaian Sumatera Barat sudah di bawah rata-rata capaian Nasional yakni 24,4 persen di 2021, namun angka tersebut masih cukup jauh dari target Nasional yang harus dikejar hingga 2024, sebesar 14 persen.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya menyeluruh, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan yang ada.
Baca juga: Wako Bukittinggi terkejut 663 anak di kota itu berpotensi stunting
Sementara Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldi menyebutkan saat ini prevalensi stunting di Sumatera Barat masih berada di angka 23,3 persen.
Menurut dia walaupun capaian Sumatera Barat sudah di bawah rata-rata capaian Nasional yakni 24,4 persen di 2021, namun angka tersebut masih cukup jauh dari target Nasional yang harus dikejar hingga 2024, sebesar 14 persen.
Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan upaya menyeluruh, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan semua pemangku kepentingan yang ada.
Baca juga: Wako Bukittinggi terkejut 663 anak di kota itu berpotensi stunting
Baca juga: Wagub Sumbar: Edukasi gizi lebih dibutuhkan dalam mengatasi stunting
Oleh sebab itu ia mendukung dan mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka stunting.
"Khususnya pengawalan bersama alokasi APBN untuk penurunan angka stunting di Sumatera Barat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran," kata dia.
Selain itu ia juga mengapresiasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Wilayah Sumatera Barat, atas peran serta sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sumatera Barat juga mengimbau pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan SKPD agar ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di wilayah kerja masing-masing.
Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi TNI tinjau keluarga stunting di Jawa Barat
Oleh sebab itu ia mendukung dan mengapresiasi sinergi yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Sumatera Barat dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat untuk menurunkan angka stunting.
"Khususnya pengawalan bersama alokasi APBN untuk penurunan angka stunting di Sumatera Barat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran," kata dia.
Selain itu ia juga mengapresiasi Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dan seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan di Wilayah Sumatera Barat, atas peran serta sebagai Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS).
Wakil Gubernur selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Sumatera Barat juga mengimbau pimpinan Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga dan SKPD agar ikut serta berpartisipasi secara aktif sebagai Bapak Asuh Anak Stunting di wilayah kerja masing-masing.
Baca juga: BKKBN-Dharma Pertiwi TNI tinjau keluarga stunting di Jawa Barat
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
