Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas, Harris Rambey di Bukittinggi, Rabu, mengatakan studi yang dilakukan ke Limapuluh Kota akan dilaporkan langsung ke pusat di bawah arahan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.
"Untuk target nasional angka stunting 14 persen sesuai perintah Presiden, kegiatan ini bertujuan di antaranya memantau pelaksanaan rincian ouput tahun 2002 di lapangan yang merupakan bagian dari penyusunan laporan kinerja yang difokuskan kepada keluarga dengan bayi di bawah dua tahun (baduta) yang mendapatkan fasilitas dan pembinaan di 1.000 Hari Pertama Kelahiran (Hpk) juga pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting," katanya.
Kegiatan identifikasi dan pembelajaran program percepatan penurunan stunting Sumatera Barat dipusatkan di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, dan diikuti perwakilan lintas sektor pemerintahan mulai dari Bappenas RI, Bappeda Sumbar, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan serta Kesekretariatan Wapres RI.
Baca juga: BKKBN gandeng penyuluh agama dan dai cegah stunting
Baca juga: Kanwil Perbendaharaan Sumbar jadi bapak asuh enam keluarga
Turut hadir perwakilan pemerintahan seluruh kabupaten/kota dengan menampilkan Kabupaten Limapuluh Kota sebagai referensi workshop pembelajaran penurunan angka stunting.
Ia mengatakan pelaksanaan layanan audit stunting, manajemen kasus stunting kabupaten kota dan koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes juga mendapat perhatian dari Kementerian PPN Bappenas.
"Kita juga mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi di daerah untuk dapat diadvokasi di tingkat pusat nantinya," ujarnya.
Menurutnya, Tim Kementerian PPN Bappenas bersama Bappeda Sumbar dan Kabupaten Kota juga akan turun langsung ke beberapa nagari di Limapuluh Kota yang menjadi Desa Lokasi Fokus (Lokus) Stunting.
"Kita akan lakukan kunjungan lapangan juga nanti untuk mengaplikasikan program Praktik Baik, Sadari Stunting dan Gerakan Seribu Stunting (Gerbuting) di Nagari Tanjung bungo, Sungai Naniang, Ampalu dan Piobang," kata dia.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, Fatmawati mengatakan salah satu sasaran yang ingin didapatkan dalam kegiatan pembelajaran bersama Kementerian PPN Bappenas adalah mendapatkan identifikasi dan verifikasi kegiatan praktik hasil dari diskusi Sadari Stunting dan Gerbuting.
"Kami mengembangkan Pemetaan Intervensi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting (Pensi Penting) dengan tujuan mendapatkan gambaran wilayah prioritas intervensi percepatan penurunan stunting sesuai dengan indikator berpotensi risiko," kata Fatmawati.
Selain itu untuk membantu pemangku kepentingan atau pimpinan wilayah dalam menentukan prioritas dan memantau intervensi yang dilakukan.
"Juga melihat sasaran keluarga berpotensi beresiko stunting secara by name by address untuk dilakukan intervensi," kata dia.
Fatmawati mengungkap beberapa tantangan dalam upaya penurunan angka stunting di Sumbar yang antaranya bersumber dari rendahnya persentase pelayanan KB Pasca Persalinan karena di tahun 2022 terjadinya fokus ulang anggaran sehingga menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan.
"Di mana salah satu kegiatan yang terkena itu adalah Penguatan Capaian Kesertaan KB PP (pasca persalinan) dan PK (pasca keguguran) di kabupaten/kota yang awalnya akan menjadi langkah untuk terbentuknya komitmen bersama untuk dapat disukseskan," kata dia.
Selain itu lemahnya komitmen bersama terhadap keberhasilan KB PP dan penurunan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) dan masih lemahnya Sumber Daya Manusia di lapangan, terutama terkait dengan pencatatan dan pelaporan juga menjadi tantangan tersendiri.
"Masih lemahnya strategi dalam keberhasilan KB PP di tengah-tengah masyarakat, terutama promosi dan advokasi terkait KB Menyesuaikan Program dengan kondisi generasi sekarang yang lebih banyak menggunakan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, kemudahan generasi sekarang mengakses berita melalui media sosial sehingga tidak bisa lagi membedakan berita hoaks dan berita yang benar," katanya.
Fatmawati mengusulkan rekomendasi perbaikan melalui Kementerian PPN Bappenas dengan harapan memberikan dan memperhatikan kesejahteraan kader di tingkat lini lapangan terutama kader TPK yang berperan dalam percepatan penurunan Stunting.
"Usulan lainnya adalah membagi wilayah yang terjangkau Internet dengan wilayah yang tidak bisa mengakses internet dan memberikan kesempatan kepada kader untuk mendapatkan peningkatan kapasitas bagi kader serta peningkatan komitmen dari pemangku kepentingan atau pengambil keputusan," katanya.*
Baca juga: BKKBN minta seluruh keluarga harus paham indikator penyebab stunting
Baca juga: Wagub minta program penurunan stunting di Sumbar terintegrasi
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2022
