• Beranda
  • Berita
  • Wapres minta masalah gizi dihapuskan dari Indonesia pada 2030

Wapres minta masalah gizi dihapuskan dari Indonesia pada 2030

6 Desember 2022 16:51 WIB
Wapres minta masalah gizi dihapuskan dari Indonesia pada 2030
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin alam Forum Nasional Stunting di Jakarta, Selasa (6/12/2022). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti

berharap tren penurunan prevalensi stunting juga akan berlanjut pada tahun ini

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta seluruh kementerian/lembaga dan pihak terkait untuk bekerja keras untuk menghapus masalah gizi yang memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang putra-putri bangsa di Indonesia pada 2030.

“Selama empat tahun terakhir, upaya percepatan penurunan stunting telah diarahkan untuk mencapai target prevalensi 14 persen pada tahun 2024. Lebih dari itu, kita ingin segala bentuk masalah gizi dihapuskan dari bumi Indonesia pada 2030, sesuai dengan target SDGs,” kata Wapres dalam Forum Nasional Stunting di Jakarta, Selasa.

Ma’ruf menyatakan dirinya ingin Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaannya pada tahun 2045 dengan menjadi negara maju yang memiliki sumber daya manusia unggul dan memiliki daya saing global yang tinggi.

Baca juga: Wapres cermati beberapa persoalan percepatan penurunan stunting
Baca juga: BKKBN: Penguatan Dashat diimbangi dengan edukasi gizi seimbang

Oleh karenanya, menurut Wapres, permasalahan gizi seperti stunting tidak bisa hanya sekadar diselesaikan dengan menurunkan angka prevalensinya saja. Melainkan dibutuhkan kerja keras untuk membangun mutu generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan dan pembangunan Indonesia di masa depan.

“Harapannya, Indonesia Emas di tahun 2045 pada gilirannya mampu menjelma menjadi realitas,” katanya.

Melalui digelarnya Forum Nasional Stunting Tahun 2022, Wapres menyatakan waktu tersebut menjadi momentum penting guna melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi selama menjalankan pendampingan pada keluarga berisiko stunting di daerah.

Sebab, masih ditemukan sejumlah laporan masalah dalam pemberian pendampingan terpadu yang digencarkan oleh tenaga kesehatan dan tim pendamping keluarga (TPK) di lapangan.

Baca juga: BKKBN: Kerja keras harus dilakukan guna turunkan prevalensi stunting
Baca juga: Problem tata kelola penurunan angka stunting disorot Kemenko PMK

Ma’ruf menekankan waktu kerja untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersisa kurang dari dua tahun lagi.

Meski prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8 persen pada tahun 2018 menjadi 24,4 persen pada tahun 2021, hasil nyata dari kerja pemerintah pada tahun ini masih harus menunggu hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 oleh Kementerian Kesehatan.

Dengan demikian, dirinya meminta setiap pihak untuk bekerja secara cerdas guna mengoptimalkan pengentasan stunting yang setidaknya dapat diturunkan dalam dua hingga tiga persen pada tahun 2022 ini.

“Dengan mempertimbangkan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif yang selama ini didorong, saya berharap tren penurunan prevalensi stunting juga akan berlanjut pada tahun ini,” katanya.

Baca juga: Kemenkes mulai penuhi alat Antropometri di 300 ribu posyandu
Baca juga: Dashat dan Dapur Balita Sehat diintegrasikan untuk cegah stunting
Baca juga: Menko PMK: Pemenuhan gizi seimbang penting untuk cegah stunting

 

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022