Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyatakan pemerintah selalu berupaya meratakan kesejahteraan masyarakat termasuk melalui instrumen transfer ke daerah (TKD) hingga belanja pemerintah pusat.adi kami ingin bukan hanya meningkatkan tapi meratakan pembangunan. Salah satu instrumennya yaitu TKD.
“Jadi kami ingin bukan hanya meningkatkan tapi meratakan pembangunan. Salah satu instrumennya yaitu TKD,” katanya dalam Media Briefing Kemenkeu di Jakarta, Jumat.
Luky menjelaskan pemerintah pusat ingin pemerintah daerah (pemda) dapat memberikan pelayanan publik yang layak bagi masyarakat di masing-masing daerah melalui pemberian TKD sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi fiskal.
Baca juga: Sri Mulyani soroti kenaikan dana pemda di perbankan 22,94 persen
Ia menyebutkan tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran untuk TKD dan dana desa (TKDD) mencapai Rp804 triliun dan meningkat menjadi Rp814 triliun pada 2023. “Tapi itu jangan dilihat bahwa dukungan pemerintah kepada daerah hanya sempit dalam bentuk TKD saja,” ujarnya.
Selain TKD, pemerintah juga mengerahkan belanja pusat dalam rangka meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
Belanja pemerintah pusat yang dilakukan di daerah di antaranya pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR yaitu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Penggunaan APBN untuk belanja perlindungan sosial (perlinsos) berupa bantuan langsung tunai (BLT), program keluarga harapan (PKH) hingga subsidi listrik, pupuk dan BBM pun dinikmati oleh masyarakat daerah.
“Jadi kalau kita ingin melihat itu lah bentuk dukungan pemerintah pusat untuk menyejahterakan rakyat di seluruh pelosok NKRI,” tegas Luky.
Baca juga: Kemenkeu: Alokasi TKD pada 2023 bertambah jadi Rp814,72 triliun
Oleh sebab itu, menurut Luky ketika pemerintah pusat sudah berupaya penuh maka giliran pemda yang harus memastikan dan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada.
Terlebih lagi, berdasarkan pantauan Kemenkeu ternyata per hari ini baru sekitar 75 persen realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga masih harus perlu didorong.
Luky mengingatkan pemda harus mampu melakukan belanja untuk pembangunan daerah sehingga menimbulkan multiplier efek yang dapat dinikmati oleh masyarakat setempat termasuk dari sisi pemerataan kesejahteraan.
“Itu yang akan kita dorong terus bagaimana uang yang sudah ada bisa dikonversikan dalam bentuk pembangunan yang bisa dinikmati masyarakat,” katanya.
Baca juga: Sri Mulyani dorong pemerintah belanja Rp537,2 triliun pada Desember
Hal serupa juga dikatakan oleh Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkeu Putut Hari bahwa mayoritas belanja pemerintah pusat justru dinikmati oleh daerah.
Ia mencontohkan, belanja pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk BKKBN tahun depan mencapai Rp118 triliun dengan porsi terbesar adalah PBI JKN yaitu Rp46,5 triliun bagi 96,8 juta masyarakat.
Bahkan melalui transformasi kesehatan, Kemenkes membangun jejaring rumah sakit supaya penanganan penyakit dapat ditangani oleh RSUD sehingga turut diberikan bantuan oleh pemerintah pusat.
“Ini diberikan bantuan juga pemerintah kepada RSUD yang kemudian itu menjadi suatu pembangunan untuk rumah sakit daerah,” ujar Putut.
Menurut Putut, upaya-upaya ini menunjukkan manfaat yang diambil pemda lebih banyak dari jumlah yang pemda kembalikan untuk pemerintah pusat.
“Itu jauh lebih tinggi belanja yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada pemda. Pemerintah membagi uangnya supaya sesuai kewenangannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” jelasnya.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2022
