"Banyumas itu luar biasa, salah satu kabupaten yang menurut saya adalah terbaik (dalam pengelolaan sampah, red.). Memang ceritanya betul apa yang disampaikan oleh Pak Bupati (Bupati Banyumas Achmad Husein, red.) karena terpaksa, kalau enggak salah saat itu hanya ada dua TPA (Tempat Pembuangan Akhir)," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu.
Ia mengatakan hal itu usai tayang bincang bertema "Rantai Nilai Pengelolaan Sampah Menuju Zero Waste, Zero Emission Indonesia 2040" dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2023 di Graha Widyatama Prof Rubiyanto Misman Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto.
Menurut dia, keterpaksaan itu karena warga sekitar TPA tersebut marah dan meminta TPA-nya ditutup sehingga Bupati Banyumas mencari solusi untuk menangani sampah.
"Sekarang beliau (Bupati Banyumas, red.) luar biasa, pengurangan sampah, artinya adalah sampah yang dibuang ke TPA sekarang tinggal 9 persen, sehingga cerita tentang Banyumas ini, cerita yang kami bawa, Kementerian LHK, baik di daerah-daerah lain untuk menjadi contoh, maupun di luar negeri," katanya.
Dalam hal ini, pihaknya mengajak Bupati Banyumas untuk menghadiri Konferensi Perubahan Iklim di Mesir pada November 2022, juga ke Bangkok agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut belajar dari Banyumas.
"Kita selaku warga negara Indonesia bangga bahwa ada daerah yang luar biasa, yang mengelola sampahnya dengan baik, dengan caranya sendiri," katanya didampingi Direktur Penanganan Ditjen PSLB3 KLHK Novrizal Tahar.
Menurut dia, Banyumas memiliki cara sendiri dalam mengelola sampah dengan keterampilan lokal yang berbasis kelompok swadaya masyarakat (KSM).
Baca juga: Dirjen PSLB3 KLHK lepas tim "Jelajah Bersih Negeri" di Purwokerto
Dia mengatakan atas perintah Presiden RI Joko Widodo agar KLHK lebih serius lagi dalam mengatasi masalah sampah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menindaklanjuti dengan kunjungan ke Cilacap dan Banyumas.
"Beliau memang melihat bahwa praktik yang ada di Banyumas ini bisa direplikasikan dalam skala ibu kota kecamatan (IKK). Kalau kita lihat sebetulnya di sini per kelurahan, per kecamatan, mereka punya kelompok swadaya masyarakat," ucapnya.
KLHK sudah membuat rantai nilai pengelolaan sampah, artinya bagaimana sampah dari sumber dikelola oleh KSM dan sebagainya yang ujungnya ada pihak yang membeli semua hasil pengelolaan sampah.
Vivien mengutip pernyataan Bupati Banyumas saat menjadi narasumber dalam kegiatan itu yang menyatakan kalau tidak ada pihak yang membeli semua hasil pengelolaan sampah akan sia-sia.
"Ketika kita sudah memilah, ketika kita sudah bikin maggot, juga memilah yang plastik, kertas, dan sebagainya, tapi kalau tidak ada yang membeli itu juga sia-sia," katanya.
Dengan demikian, KLHK sekarang juga sedang mengembangkan industrialisasi pengolahan sampah, karena sampah menjadi bahan baku sehingga industri yang menerima harus dikembangkan di berbagai tempat agar sampah itu bisa dikelola dan menghasilkan keuntungan bagi yang mengelola.
Disinggung mengenai permintaan KLHK agar Pertamina turut membantu dalam pengelolaan sampah, dia mengatakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina dan perusahaan-perusahaan lain itu mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) berdasarkan undang-undang.
"Dan Pertamina dikenal sebagai salah satu perusahaan BUMN yang punya CSR beragam. Dia (Pertamina, red.) mengembangkan CSR macam-macam, ada pendidikan, pemberdayaan masyarakat, lingkungan," ujarnya.
Baca juga: KLHK ajak multi pihak tuntaskan pengelolaan sampah di daerah
Oleh karena itu, KLHK khususnya Ditjen PSLB3 meminta keterlibatan Pertamina dalam penanganan masalah sampah di antaranya dengan membangun kelompok swadaya masyarakat dan bank sampah.
Area Manager Communication Relations and CSR Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan pihaknya sejak 2020 mendampingi mitra binaan, yakni KSM Sumber Rejeki di Kecamatan Sumpiuh, Banyumas.
"Memang kegiatan tersebut bentuk kepedulian dari Pertamina terhadap pengelolaan sampah yang ada di Banyumas. Tentunya, ini merupakan hubungan peran serta dari BUMN, perusahaan, untuk mendukung program dari pemerintah," katanya usai menjadi narasumber kegiatan itu.
Menurut dia, dampak yang dirasakan oleh 29 anggota KSM Sumber Rejeki adalah peningkatan pendapatan berkisar Rp1 juta-Rp1,3 juta per bulan dari hasil mengelola sampah.
Ia mengatakan dukungan yang diberikan Pertamina kepada KSM Sumber Rejeki, antara lain berupa peralatan dan pendampingan.
Baca juga: Bupati Banyuwangi sebut HPSN jadi momen masyarakat bijak "bersampah"
Baca juga: HPSN 2023 jadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia
Baca juga: KLHK dorong pengelolaan sampah berbasis pemukiman di lingkup kecamatan
Pewarta: Sumarwoto
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
