Jakarta (ANTARA News) - Wakil Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR) Yuyun Wahyuningrum menilai negara-negara ASEAN belum berbagi tanggung jawab untuk menangani isu pengungsi Rohingya asal Rakhine State, Myanmar.
"ASEAN selalu bilang 'kita ini keluarga', menjadi keluarga berarti harus berbagi tanggung jawab. Nah, saat ini saya tidak melihat pembagian tanggung jawab mengemuka dalam diskusi-diskusi ASEAN mengenai isu Rakhine," kata Yuyun ditemui dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Rabu (23/1).
Cara ASEAN menyikapi isu Rohingya disebut berbeda dengan penanganan pengungsi Indocina pada 1975, dimana gelombang besar pengungsi Vietnam dan Kamboja mencari suaka di sejumlah negara.
Pada saat itu, Indonesia dan Filipina mengambil tanggung jawab untuk menerima para pengungsi Indocina salah satunya di Pulau Anambas, Kepulauan Riau.
Meskipun Yuyun tidak mendukung solusi yang sama diterapkan dalam penanganan pengungsi Rohingya saat ini, namun semangat kebersamaan dan bahu-membahu lebih ditunjukkan ASEAN pada saat menghadapi krisis pengungsi Indocina.
Kemauan politik dari negara anggota ASEAN perlu ditunjukkan, untuk melihat isu Rohingya sebagai persoalan yang harus ditangani bersama.
Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa isu Rohingya adalah persoalan regional yang harus segera diselesaikan agar tidak semakin menyebar dan mengganggu perkembangan ekonomi di kawasan.
"Semoga tahun keketuaan Thailand 2019 ini ada kesepakatan diantara negara-negara ASEAN untuk melibatkan diri dalam isu ini, tetapi memang yang paling penting adalah kemauan politik tidak hanya dari Myanmar tetapi dari negara lain untuk melihat ini sebagai isu kawasan," kata Yuyun.
Baca juga: Presiden ajak ASEAN bantu atasi krisis Rohingya
Isu Rohingya kembali dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Chiang Mai, baru-baru ini.
Menlu Thailand Don Pramudwinai mengatakan ASEAN telah membuat kemajuan signifikan untuk melibatkan diri secara aktif dalam membantu Myanmar menangani situasi di Rakhine.
Namun, dia menambahkan bahwa penilaian lapangan ASEAN di Rakhine telah ditunda karena masalah keamanan.
Sejak akhir 2017, lebih dari 700 ribu warga Rohingya melarikan diri dari Rakhine State ke Bangladesh menyusul konflik yang melibatkan militer di negara bagian tersebut.
Militer Myanmar menyatakan mereka sedang melakukan operasi kontra-pertahanan untuk mengusir para militan yang telah menyerang sekitar 30 pos keamanan di negara bagian Rakhine.
Para pengungsi Rohingya saat ini terjebak di kamp-kamp yang padat di Cox's Bazar, Bangladesh.
Isu Rohingya mengundang kecaman internasional karena banyak yang menggambarkan insiden itu sebagai krisis kemanusiaan yang paling cepat berkembang di dunia.
Baca juga: AICHR harapkan KTT ASEAN hasilkan konsensus Rohingya
Baca juga: Diplomasi kemanusiaan dalam krisis Rohingya
Baca juga: Kepala perwakilan PBB di Myanmar khawatirkan bentrokan di Rakhine
Baca juga: UNHCR sesalkan pendeportasian Rohingya oleh India
Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Azizah Fitriyanti
Copyright © ANTARA 2019
