Arief yang menjabat sebagai Wali Kota Tangerang itu, mengaku sengaja menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang tak jauh dari rumahnya.
Sebelumnya, ia menyekolahkan anaknya di sekolah swasta favorit. Ia memilih sekolah negeri, dengan harapan anaknya dapat bergaul dengan anak-anak dari berbagai lapisan masyarakat.
"Anak saya mengeluh cara mengajar gurunya, apalagi guru Bahasa Indonesia. Guru masuk kelas, kasih tugas dan gurunya main hp (ponsel) saat anak-anak mengerjakan tugas," ujar Arief saat diskusi terbatas ahli pendidikan yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Kondisi itu berbeda dengan proses pembelajaran di sekolah swasta. Ia kemudian melihat langsung ke sekolah-sekolah yang ada di Tangerang, dan menemukan fakta yang sebenarnya.
Sejak saat itu, dia menginisiasi agar para guru meningkatkan kompetensinya dalam pengajaran, yang diselenggarakan setiap Sabtu pagi. Peningkatan kompetensi tersebut diselenggarakan untuk setiap mata pelajaran. Hasilnya mulai kelihatan, proses pembelajaran di kelas pun berubah.
"Guru-guru harus berubah dalam proses pembelajaran dan berkolaborasi bersama guru lainnya, dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan," kata Arief lagi.
Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemendikbud, Ali Ghufron Mukti, mengatakan ada tiga hal yang perlu diubah dari guru. Pertama pola pikir dan paradigma, nilai kemanusiaan, dan kemampuan abad 21 atau komunikasi, kolaborasi, kreativitas dan inovasi, dan berpikir kritis (4C).
Ghufron menambahkan rasa kemanusiaan guru harus terus dibangun. Hal itu dikarenakan kalau kemanusiaan tidak dibangun, maka bisa kalah dengan robot.
"Apa yang tidak bisa dimiliki robot dan tidak bisa digantikan adalah kemanusiaan," kata Ghufron.
Guru harus memiliki kemampuan 4C. Hal itu dikarenakan di perguruan tinggi maupun sekolah top dunia, itu yang diajarkan kreativitas dan responsif akan perubahan.
"Guru harus cepat merespon perubahan yang terjadi. Oleh karenanya guru harus saling berkolaborasi," ujar Ghufron.
Guru dan dosen, lanjut Ghufron, harus merespons serta menguasai teknologi untuk antisipasi era Revolusi Industri 4.0. Bukan untuk menggantikan guru atau dosen dengan teknologi, tetapi pemerataan akses dan mutu pendidikan.
Kemendikbud, kata Ghufron, sedang memperkuat kemampuan 4C, karakter, perubahan pola pikir, dan literasi guru. Selain itu juga menyiapkan regulasi agar sekolah memiliki suatu otonomi untuk anak didik.
Karakter guru harus diperkuat, karena dapat menjadi teladan bagi muridnya. Karakter guru itu juga menjadi contoh bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila seperti bekerja keras, pantang menyerah, gotong royong dan lain sebagainya.
Kemudian, literasi guru yang dimaksud adalah bagaimana kompetensi pedagogik guru. Mulai dari cara mengajarnya, gaya komunikasi, serta sosialnya.
Pakar pendidikan dari Universitas Terbuka (UT), Tian Belawati, mengatakan pengelola pencetak guru atau Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) harus melengkapi semua mata kuliah dengan literasi dasar serta literasi kemanusiaan dan sosial.
Tian menambahkan intinya guru harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk berinteraksi dan berkolaborasi dengan sesama guru maupun siswa.
"Tanpa kemampuan itu, maka akan sulit menjadi guru yang relevan pada era Revolusi Industri 4.0 ini," kata Tian.
Baca juga: Nadiem bersemangat saat bertemu dengan para guru
Baca juga: Akademisi: pemerintah perlu tingkatkan kualitas guru
Baca juga: Pemerintah fokus peningkatan kualitas SDM dan guru
Persiapkan guru
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Prof Unifah Rosyidi mengatakan pihaknya sedang merumuskan bagaimana mempersiapkan guru pada era Revolusi Industri 4.0.
Oleh karena itu, pihaknya mengundang para ahli untuk membahas berbagai macam permasalahan guru. Mulai dari kurikulum di LPTK yang menjadi tempat mencetak guru hingga pengembangan keprofesian yang berkelanjutan.
Unifah menambahkan pihaknya membahas mulai dari persiapan guru di LPTK sampai pengembangan keprofesian berlanjut.
"Kami juga akan melihat praktik baik seperti di Tangerang maupun di Sulawesi Selatan," ujar Guru Besar bidang Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu.
Unifah menambahkan terdapat dua permasalahan besar guru pada saat ini, yakni kekurangan dan kualitas guru. Setiap tahun setidaknya terdapat 50.000 guru yang pensiun.
Persoalan tersebut, kata Unifah, tidak bisa diselesaikan dengan keberadaan guru honorer. Oleh karenanya, PGRI mendorong pemerintah pusat serius dalam menyelesaikan permasalahan guru.
"Hingga saat ini, ruang-ruang kelas masih diisi oleh guru honorer karena sekolah kekurangan guru," ucap Unifah.
Pemerintah harus bisa mencari solusi kekurangan guru dengan mempertimbangkan keberadaan guru honorer yang sudah mengabdi sejak lama.
"Pemerintah juga harus menghormati guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Kalau memang kualifikasinya belum memenuhi, maka harus bisa dicarikan solusi agar bisa meningkat kompetensinya," ujar Unifah lagi.
Guru honorer juga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Hal itu dikarenakan jumlah guru honorer yang berada di ruang kelas tidak sedikit.
"Pemerintah daerah harus bertanggung jawab meningkatkan kualitas guru honorer dan kesejahteraan guru honorer."
Kota Tangerang dan juga Kabupaten Natuna mengalokasikan anggaran untuk insentif guru honorer. Untuk Kota Tangerang, telah menetapkan gaji guru honorer paling sedikit setara upah minimum regional yakni Rp3,8 juta per bulannya.
Untuk pelatihan guru, kata dia, harus fokus untuk mengubah konsep pemahaman guru tentang pengajaran yang dimulai dari literasi dasar, seperti membaca, menulis, menyimak, menutur dan berhitung sebagai sebuah kebiasaan.
Literasi dasar tersebut, bukan hanya terkait matematika tetapi literasi data juga sehingga murid diarahkan untuk berpikir logis.
"Jika literasi dasar sudah dikuasai, maka akan mudah menguasai kemampuan abad 2," katanya.
Selain literasi dasar dan kemampuan 4C, para guru juga harus diajarkan untuk memiliki literasi kemanusiaan dan sosial untuk menghadapi tantangan global agar peran guru tidak tergantikan oleh teknologi.
Unifah juga berharap ke depan, akan ada rancangan induk guru maupun pendidikan yang konsisten. Selama ini rancangan induk tersebut sudah ada, namun permasalahannya adalah konsistensi.
Itu sebabnya, begitu pergantian rezim atau pejabat beberapa hal yang telah dirancang diubah lagi.
Seharusnya, kata Unifah, pemikiran yang sudah dituangkan dalam rancangan induk pendidikan itu harus ada keberlanjutan dan saling berkaitan dengan situasi pendidikan saat ini.*
Baca juga: Pemerintah anggarkan Rp900 miliar untuk pelatihan guru
Baca juga: Guru harus kreatif tingkatkan kualitas pembelajaran
Pewarta: Indriani
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
