DPR: Kita masih mengacu UU Nomor 12/2006 soal eks ISIS

10 Februari 2020 15:25 WIB

Dokumentasi aktivis pada Forum Selamatkan NKRI - DIY melakukan aksi damai di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Jumat (7/2/2020). Mereka menolak kombatan ISIS asal Indonesia kembali ke Indonesia. ANTARA FOTO/Andreas Atmoko

... masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain...

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan perihal pemulangan Warga Negara Indonesia yang tergabung dalam ISIS, hendaknya mengacu kepada aturan UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan.

Menurut dia, berdasarkan UU Nomor 12/2006 itu, orang asal Indonesia yang tergabung atau pernah tergabung ISIS secara otomatis dapat kehilangan status kewarganegaraannya.

Baca juga: ISIS penggal 10 tawanan Kristen di Nigeria

"Kita masih mengacu pada UU Nomor 12/2006. Di pasal 23, disebutkan jelas soal warga negara yang kemudian berperang dengan di tempat lain di negara lain," kata politisi Partai Gerindra itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: Ganjar tidak takut disebut melanggar HAM karena tolak kepulangan ISIS

Pasal 23 huruf d UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.

Pasal 23 huruf f UU Nomor 12/2006 menyatakan: WNI kehilangan kewarganegaraannya apabila secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.

Baca juga: Hikmahanto: WNI eks-ISIS telah kehilangan kewarganegaraannya

Terkait dengan anggota keluarga orang asal Indonesia eks-ISIS, apakah masih WNI atau tidak, dia menyatakan, hal itu juga masih perlu dikaji secara lebih mendalam.

Menurut dia, pihak yang direkrut ISIS bisa jadi bukan hanya kepala keluarga, tapi juga anggota keluarganya. Maka dari itu perlu dikaji, apakah mereka juga sudah direkrut ISIS dan juga kemudian mengalami pelatihan-pelatihan?

Baca juga: Akademisi sebut pemulangan anggota ISIS dapat menjadi bom waktu

Ia menyatakan, pemerintah mesti membahas lebih lanjut dengan DPR terkait rencana-rencana strategis seperti ini termasuk juga soal virus corona yang kini sudah merebak di mana-mana.

Baca juga: BNPT pastikan belum ada rencana pemerintah pulangkan WNI eks ISIS