Analis politik: Penundaan Rapimgab bukti tidak ada itikad baik Dewan

24 Juli 2019 09:56 WIB

Analis Politik dari Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago (Dok Pangi Syarwi)

Kalau sudah saling lempar tanggung jawab antara pimpinan DPRD dan Sekwan, berarti ada masalah yang mereka belum bisa selesaikan. Siapa yang sebetulnya mencegah pemilihan wagub DKI Jakarta ini? Apakah elite partai? Apakah pimpinan DPRD dan Sekwan? Apa

Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai penundaan rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) terkait pembahasan tata tertib (tatib) pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta, merupakan bentuk itikad tidak baik anggota DPRD DKI Jakarta.

"Kita sudah tidak melihat itikad baik anggota dewan yang terhormat ini. Penundaan seperti ini jelas membuat rakyat Jakarta makin geram karena hampir 11 bulan kursi wagub kosong," kata Syarwi, Rabu.

Baca juga: Rapimgab molor, ini kata Sekwan DPRD DKI Jakarta

Baca juga: Rapimgab kembali molor, Ketua DPRD DKI belum terima surat

Baca juga: Rapimgab tata tertib pemilihan wagub DKI kembali urung terlaksana

Baca juga: Rapimgab cawagub DKI ditunda pekan depan

Baca juga: DPRD akan mengelar Rapimgab untuk pansel pemilihan cawagub DKI

"Apa yang membuat mereka menunda? Tidak pernah kuorum paripurnanya, mau apa?" lanjutnya.

Ia mengatakan seharusnya tidak ada pihak-pihak yang melemparkan tanggung jawab bahkan saling menyalahkan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta.

"Kalau sudah saling lempar tanggung jawab antara pimpinan DPRD dan Sekwan, berarti ada masalah yang mereka belum bisa selesaikan. Siapa yang sebetulnya mencegah pemilihan wagub DKI Jakarta ini? Apakah elite partai? Apakah pimpinan DPRD dan Sekwan? Apakah anggota DPRD DKI Jakarta sendiri?" katanya.

Syarwi juga mempertanyakan logika para anggota dewan yang hingga sebelas bulan belum dapat menentukan wagub yang baru. Menurutnya, bila Rapimgab kembali tertunda lebih dari tiga kali maka hal tersebut akan menjadi sejarah baru dalam proses pemilihan wagub.

"Bagaimana logikanya, anggota DPRD butuh setahun untuk memilih wagub DKI. Apakah mereka nggak bisa memilih kepala daerah?"